ZMedia Purwodadi

Kritik Seragam PPK dan PPS Berwarna Merah, Anggota DPRD Lahat Seperti Menepuk Air Didulang

Daftar Isi
 

Lahat, Lubai Aktual – Beberapa pekan lalu, anggota Dewan di Kabupaten Lahat menjadi sorotan karena menanggapi isu seragam berwarna merah yang dikenakan oleh penyelenggara pemilihan (PPK dan PPS). Puncaknya, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Lahat, KPU, dan Bawaslu di offroom DPRD Lahat.

Salah satu yang mengomentari permasalahan ini adalah Rahmat Thamrin, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Lahat. Menurutnya, daripada mencari simpati dari masyarakat, sebaliknya hal ini justru mendapat kritik dari beberapa tokoh pemuda di Kabupaten Lahat.

Rahmat menyoroti beberapa isu yang menurutnya lebih penting, seperti konflik lahan antara masyarakat desa Keban Senabing dengan PT. Primanaya, hukuman yang rendah bagi pelaku pemerkosaan, serta kurangnya perkembangan dalam penanganan masalah batubara oleh pansus. Menurutnya, DPRD seharusnya lebih banyak membaca dan memperhatikan isu-isu substansial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Ia juga mengkritik penekanan yang terlalu besar pada masalah seragam dalam RDP. Menurut Rahmat, PPK dan PPS sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari masyarakat, dan seharusnya lebih fokus pada menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Menurutnya, anggota Dewan tidak perlu terlalu sibuk mengurusi seragam tersebut, karena ada tugas legislatif yang lebih penting yang harus dilakukan.

“Selama ini kemana, kemarin masyarakat desa keban senabing diserobot tanahnya oleh PT. Primanaya kemana?, keluarga korban pemerkosa yang mana pelaku pemerkosa di vonis 7 bulan kemana?, pansus batubara diam seribukata tidak ada perkembangan?, dan masih banyak yang lain nya” tukas Rahmat.

Rahmat menegaskan bahwa seragam merah yang dipakai oleh penyelenggara pemilu adalah inisiatif mereka sendiri. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya sebagai ketua PPS membeli seragam dengan uang pribadinya sendiri, dan bukan hanya berwarna merah, tetapi juga ada seragam putih. Menurutnya, perlu dipahami bahwa aturan seragam baru dikeluarkan pada tanggal 3 April, sementara PPK dan PPS sudah bekerja sejak tanggal 4 Januari 2024.

“Kebetulan saya juga ketua PPS, kami membeli seragam dengan uang pribadi sendiri, tidak hanya merah ada juga warna putih, jadi anggota dewan tidak perlu sibuk mengurusi seragam penyelenggara pemilu, sedangkan tugas dan tanggung jawab anggota legislatif banyak yang lebih substansial, tugas DPRD itu bukan melindungi masa tugas jabatan nya, melainkan melindungi rakyat nya dari oligarki daerah yg mengambil keuntungan dan menyengsaraan rakyat” imbuh Rahmat.
Rahmat berharap bahwa setelah RDP, tugas-tugas Dewan yang lain dapat berjalan dengan baik, dan semoga RDP ini menjadi stimulus untuk melanjutkan pekerjaan yang lainnya. (RT/Biro Lahat)