ZMedia Purwodadi

Ngeri, Cik Ujang Diduga Lakukan Tindak Pidana Saat Demo OKP

Daftar Isi

Lahat, Lubai Aktual – Aliansi OKP Bersatu Kabupaten Lahat menggelar aksi unjuk rasa di depan Pemda Lahat dengan partisipan lebih dari 300 massa dari berbagai OKP dan masyarakat Lahat.

Mereka menuntut janji jargon Cik Ujang ketika mencalon Bupati empat tahun yang lalu. “JANJI NUNGGU KATE BETARUH” yang menurut mereka belum terealisasi. Aksi tersebut berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, Selasa (16/5/2023).

Delapan orator mewakili maksud demonstran secara langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada Cik Ujang. Setelah berorasi selama lebih dari satu jam, Cik Ujang dan Wakil Bupati Haryanto akhirnya keluar dari gedung pemda. Diiringi oleh polisi, Satpol PP, dan beberapa anggota LSM Kabupaten Lahat, Cik Ujang keluar untuk menjawab pertanyaan para demonstran.

Namun, pernyataan Cik Ujang setelah menjawab tuntutan para demonstran menimbulkan kekecewaan. Pernyataan tersebut diduga mengandung fitnah yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang Bupati.

Dalam pernyataannya yang disaksikan oleh ratusan orang, Cik Ujang menyatakan bahwa penerimaan PPK dan PPS tahun ini dijual belikan. Padahal, sidang hasil DKPP telah selesai dan hanya memberikan peringatan tanpa bukti suap.

“Cik Ujang mengatakan, ‘Tahun ini jadi PPK 10 juta, PPS 5 juta, baru tahun ini begitu,'” ungkapnya.

Tak hanya itu, Bupati juga menuduh sebagian para pendemo yang berstatus PPK dan PPS terlibat dalam proses penerimaan yang tidak sesuai dengan substansi yang diminta oleh para demonstran.

“Saya ingatkan kepada PPK dan PPS ya, kamu jadi itu pak bupati tau. Pak bupati tau kamu itu sampai ngeluarka duit untuk jadi PPK/PPS. Tahun dulu dak katek yang sampai keluarkan duit, semenjak KPU ini yg mbayar ni,” ujarnya.

Dari statementnya tersebut, secara tidak langsung Cik Ujang sudah menuduh KPU bermain sogok. PPK dan PPS menyogok KPU dengan uang lima hingga sepuluh juta untuk menjabat PPK dan PPS, bahkan diduga tergolong melanggar Undang-undang Pasal 310 ayat (1) dan atau Pasal 311 ayat (1).

Syaikh Muhammad Amirullah, Ketua SAPMA menyatakan kekecewaannya atas tindakan Cik Ujang yang ngelantur mempermasalahkan sesuatu yang belum tau keabsahannya seperti apa.

“Bupati adalah simbol dari bapak daerah ini, kata-kata dan ucapannya haruslah tenang dan berdasarkan fakta, sehingga bahasa yang mengayomi benar-benar membumi di hati masyarakat,” ungkap Syaikh.

Dalam kesempatan terpisah, seorang anggota PPK mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Bupati Lahat tersebut. Ia menyatakan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum terkait tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh Bupati secara terang-terangan.

“Kami akan melaporkan pernyataan fitnah yang diucapkan oleh Bupati kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya kami akan segera melakukan konsolidasi dengan menghubungi seluruh PPK/PPS di Kabupaten Lahat untuk menyelenggarakan unjuk rasa karena merasa difitnah. Bila perlu, kami akan melakukan demo lagi dan mengajak PPK/PPS se-Kabupaten Lahat. Bupati Lahat harus diadili dan mempertanggungjawabkan pernyataannya,” tegasnya.

“Bupati juga harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Lahat, terutama kepada PPK, PPS dan KPU Lahat atas fitnah ini,” pungkas narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya. (RT)