ZMedia Purwodadi

Muhammadiyah Mengecam Keras Penggusuran Di Pulau Rempang

Daftar Isi

Jakarta, Lubai Aktual – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tegas mengecam penggusuran masyarakat di Pulau Rempang. Menurut LHKP dan MHH PP Muhammadiyah, hal tersebut merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi Indonesia.

Pemukiman dan pemukiman warga di Pulau Rempang telah ada sejak tahun 1834 dan saat ini berisiko digusur. Permasalahan ini bermula sejak tahun 2001 ketika Pemerintah Kota Batam mengajukan rencana pengembangan Kawasan Rempang. Hal tersebut berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam.

Proyek ini melibatkan pengusaha nasional dan investor dari Malaysia serta Singapura, dengan PT MEG (Grup Artha Graha milik Tommy Winata). Mereka dipilih untuk mengelola kawasan tersebut selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun.

Meskipun memiliki potensi besar untuk menarik investasi hingga Rp. 318 Triliun hingga 2080, rencana ini menyebabkan warga tergusur. Tak terkecuali permukiman warga asli dan 16 kampung tua yang telah ada sejak 1834.

Proyek Rempang Eco-City, yang disebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), menghadapi berbagai kontroversi. Payung hukumnya baru disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023, tanpa konsultasi yang memadai kepada masyarakat yang akan terdampak. Pengadaan tanahnya juga mengindikasikan penyalahgunaan tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah.

Muhammadiyah menilai bahwa penggusuran ini menunjukkan kebijakan yang tanpa konsultasi dan berlebihan, bahkan brutal, yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga mengecam pernyataan Menko Polhukam yang mengklaim tanah di Rempang belum pernah digarap.


Dalam pernyataan sikap ini, Muhammadiyah mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, termasuk evaluasi dan pencabutan proyek Rempang Eco-City sebagai PSN. Juga membebaskan warga yang ditahan, dan pendekatan dialog yang damai untuk memastikan hak-hak masyarakat Pulau Rempang tetap terjaga.

Mereka juga mendesak DPR RI untuk mengevaluasi peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi. Keseluruhan pernyataan sikap ini ditujukan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat Pulau Rempang dan kepentingan publik.

LHKP dan MHH Pimpinan Pusat
Muhammadiyah berdiri bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang sudah turut bersolidaritas menyatakan sikap:

  1. Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan.
  2. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.
  3. Mendesak Pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.
  4. Mendesak DPR RI untuk mengevalusi beragam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi karena akan menjadikan masyarakat sebagai korban dan melanggengkan krisis sosio-ekologis.
  5. Mendesak Kementrian PPN/Bappenas untuk menyusun rencana Pembangunan Jangka Panjang dan jangka menengah yang penuh dengan partisipasi bermakna, melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak serta memastikan prinsip keadilan antar generasi.
  6. Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk segera memerintahkan penarikan pasukan dari lokasi yang menjadi milik masyarakat Pulau Rempang. mengevaluasi penggunaan gas air mata dalam kekerasan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang serta mencopot Kapolda kepulauan Riau, Kapolres Barelang, dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam yang terbukti melakukan kekerasan pada masyarakat sipil.
  7. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggungjawab melakukan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak terdampak brutalitas aparat kepolisian, dan segala bentuk represi dan intimidasi oleh aparat pemerintah.
  8. Mendesak pemerintah agar segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup, mempertahankan kebudayaan dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati, serta mengedepankan pendekatan Hak Asasi Manusia.

Sumber: Edaran Pernyataan Pers
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 13 September 2023.