ZMedia Purwodadi

Ketua KPK Diminta Mundur Jika Tak Sanggup Tangani Kasus Danau Seketi OKU

Daftar Isi

Jakarta, Lubai Aktual – Sejumlah warga dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (11/09/2023).

Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendesak KPK RI agar segera menetapkan tersangka atas dugaan korupsi yang terkait dengan Proyek Normalisasi Danau Seketi. Proyek ini diduga merugikan keuangan negara sebanyak 2,9 miliar rupiah.

Proyek Normalisasi Danau Seketi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU pada tahun 2020.

Antoni, yang menjadi koordinator aksi, menyampaikan, “Proyek Normalisasi Danau Seketi kami duga sebagai proyek fiktif karena tidak ada pengerjaan yang terlihat di lokasi Danau Seketi. Oleh karena itu, kami menduga proyek ini telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 miliar rupiah.”

Antoni juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2021 yang menunjukkan pemborosan keuangan negara sebesar 7,7 miliar rupiah pada sekretariat DPRD OKU, terutama dalam kegiatan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD OKU.

Ditempat yang sama, koordinator lapangan, Heri Jaya mengungkapkan bahwa oknum anggota DPRD Kabupaten OKU yang memiliki harta yang tidak wajar juga menjadi sorotan. Menurut Heri Jaya, oknum tersebut memiliki lahan perkebunan seluas 1.317 hektar, sebuah rumah mewah yang mirip istana, dan puluhan ekor kuda.

“Berdasarkan LHKPN oknum Anggota DPRD kabupaten OKU tersebut, yang dilaporkan kepada KPK RI hanya memiliki harta kekayaan kurang lebih satu miliar, namun berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Oknum anggota DPRD OKU yang berinisial “Y” ini memiliki lahan perkebunan seluas 1.317 hektar,” ungkap Heri Jaya saat menyampaikan orasinya di halaman Gedung Merah Putih.

Heri Jaya juga menambahkan bahwa dalam pembangunan proyek Danau Seketi yang diduga fiktif pada tahun 2020, pihaknya menduga adanya oknum anggota DPRD berinisial “Y” sebagai aktor intelektual dalam proyek tersebut.

“Kami meminta agar KPK RI segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap apa yang kami laporkan hari ini, karena bukti yang kami berikan sudah sangat lengkap. Bila perlu, agar KPK RI segera melakukan penahanan terhadap oknum Anggota DPRD OKU tersebut yang berinisial “Y”,” pintanya.

Mengakhiri orasinya, Heri Jaya bahkan meminta Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si., yang merupakan putra daerah Kabupaten OKU untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK RI jika tidak mampu menyelesaikan kasus ini. (Tim)